Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang. Republik Indonesia yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari zaman pendudukan Jepang itu. Inflasi yang hebat diwarisi oleh negara yang baru berumur beberapa hari itu.
Sumber inflasi ialah beredarnya uang rupiah Jepang secara tidak terkendali, sedangkan Republik belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki uang sendiri sebagai penggantinya.
Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk sangat kurang, sedangkan pengeluaran negara makin bertambah. Sementara waktu pemerintah mengambil kebijakan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI, yaitu uang De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang.
Baca juga ragam artikel SEJARAH biar tidak melupakan Jas Merah.
Keadaan yang sulit ini ditambah lagi dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda. Mereka menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI, sehingga barang-barang RI tidak dapat di eksport. Walaupun kas RI menjadi kosong karena tindakan Belanda ini, tetapi pemerintah RI tetap berdiri dengan tegak.
Pemerintah RI berusaha dengan keras mengatasi krisis keuangan yang makin gawat tersebut. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan Pinhaman Nasional. Pada Juli 1946 penduduk Jawa dan Madura dapat menyetorkan uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.
Maklumat pemerintah ini mendapat sambutan dari rakyat sehingga jumlah uang terkumpul meliputi 500 juta rupiah. Jumlah sebanyak ini tentu menambah kas pemerintah dan juga menunjukkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan aparatnya.
Baca juga beragam artikel Sudut Pandang dari berbagai tokoh berpengaruh, akademisi, dan para pemikir atau ahli.
Dalam hal itu, pihak Serikat mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) merupakan oendahulu daripada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.
Pemerintah menyarankan kepada rakyat untuk tidak menggunakan uang NICA sebagai alat pembayaran. Selanjutnya pemerintah pada Oktober 1946 mengeluarkan uang kerta Republik Indonesia yang terkenal dengan nama ORI.
Karena uang Jepang telah merosot harganya maka nilai tukarnya disesuaikan, yaitu 1000 rupiah uang Jepang ditukar dengan satu rupiah uang ORI.
Dalam hal itu ekonomi Indonesia makin payah. Pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran. Hasil produksi pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat dieksport. Pemerintah semata-mata bergantung pada produksi petani.
Baca juga artikel serupa di SINAU KEWARGANEGARAAN
Produksi pertanian merupakan dasar pokok daripada kehidupan ekonomi Indonesia, bahkan pada waktu itu hasil pertanian Indonesia mencapai kelebihan (surplus) sebanyak 400.000 ton beras. Itulah sebabnya pemerintah memberikan bantuan kepada India yang sedeang dilanda oleh bahaya kepalaran sebanyak 500.000 ton.
Tindakan pemerintah ini lebih didasarkan keapda segi kemanusiaan. Namun, secara politis tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia. Apalagi karena India paling aktif membantu perjuangan Indonesia di forum internasional, terutama daam rangka solidaritas bangsa-bangsa Asia.
Usaha lain dari pemerintah ialah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri antara lain dengan jalan mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika. Namun, karena kuatnya blokade Belanda maka sebagian dari kapal dagang swasta yang dikirimkan itu ditangkap oleh Belanda.
Baca juga CERPEN dan PUISI untuk menghibur dan memotivasi jiwa dan pikiranmu setelah seharian lelah beraktivitas, bekerja, atau belajar.
Sebagai jalan keluar maka pemerintah mengalihkan kegiatan perdagangannya dari pulau Jawa ke pulau Sumatra. Selam tahun 1946 pelabuhan di Sumatra yang dikuasai penuh oleh Belanda baru Pelabuhan Belawan saja. Dari Sumatra dieksport karet ke Singapura dalam jumalh yang besar yang hasilnya ikut membantu keuangan pemerintah.
Selain itu, juga diusahakan kembali pabrik-pabrik gula yang menghasilkan ksport gula kemudian ditukar dengan kebutuhan seperti pakaian dari luar negeri. Seluruh perkebunan bekas milik Belanda dan Jepang diusahakan kembali oleh pemerintah untuk ikut memperbaiki ekonomi Indonesia.
Pada 1948 pemerintah melancarkan rekonstruksi-rasionalisasi Angkatan Perang. Tenaga bekas Angkatan Perang ini kemudian disalurkan ke bidang pembangunan, antara lain untuk membuka tanah yang kosong di Sumatra Timur. Pun direncanakan untuk mengadakan transmigrasi ke daerah luar Jawa.
Dalam waktu 10 tahun sebanyak 20 juta penduduk Jawa harus dipindahkan ke Sumatra dalam rangka transmigrasi. Namun, rencana itu belum sempat dilaksanakan selama republik masih diancam oleh kolonialisme Belanda.
Baca juga beragam artikel BUDAYA biar makin memahami dan mencintai budaya bangsamu.
Dalam hal itu, pemerintah juga menggiatkan kembali bidang perdagangan. Import hanya dibatasi pada barang-barang yang penting saja seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri, dan alat transportasi.
Eksport meliputi hasil perkebunan,hutan, dan tambang. Dikarenakan pengaturan ekonomi Indonesia didasarkan kepada pasal 33 UUD 45, maka semua perusahaan yang vital dikuasai oleh negara.
Pemerintah juga mengawasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk kegiatan swasta. Pengusaha swasta mengadakan kongres di Malang dengan membentuk “persatuan Tenaga Ekonomi” (PTE). Dihadapkan kongres itu wakil presiden, Moh. Hatta, menganjurkan agar PTE terus meningkatkan kegiatannya untuk memajukan perdagangan nasional, pihak swasta juga mendirikan Bang Perdagangan.
Beberapa perusahaan swasta lainnya juga bergerak dalam bidang perindustrian, perusahaan tembakau, dan perusahaan rokok. Walaupun telah diadakan usaha dalam berbagai bidang tetapi keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya tetap payah.
Pada waktu pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 kemerosotan ekonomi Indonesia sudah sangat parah dan memerlukan kerja keras untuk memperbaikinya.
Baca juga Kehidupan Sosial Budaya pada Awal Kemerdekaan Republik Indonesia
*Disarikan dari berbagai sumber yang kredibel dan dari buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1981.