.png)
Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28
September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut
terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui
Konferensi Meja Bundar.
Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat
mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang
sama ketika PBB didirikan.
Sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung
Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB
terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi
Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan
Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB.
Baca juga ragam artikel tentang KEWARGANEGARAAN
Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang
membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi
militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda
dalam Perundingan Roem Royen.
Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai
Wakil Tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki
peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap
kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun
1947.
Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan
Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Pada saat itu palar hanya sebagai
“peninjau” di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu.
Baca juga ragam artikel SEJARAH biar tidak melupakan Jas Merah.
Pada saat berpidato di muka Sidang Majelis Umum PBB
ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih
kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan
kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi Wakil Tetap RI dijabatnya hingga tahun
1953.
Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam
beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan
Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan
dan Pertanian).
Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri
Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk
masa sidang tahun 1974.
Baca juga CERPEN dan PUISI untuk menghibur dan memotivasi jiwa dan pikiranmu setelah seharian lelah beraktivitas, bekerja, atau belajar.
Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian
PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi
perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik.
Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB adalah
ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode
1974-1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap
DK PBB untuk periode 1995-1996.
Dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB pada periode
tersebut, Wakil Tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat dua kali menjadi Presiden
DK-PBB.
Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai
anggota tidak tetap DK PBB untuk masa bakti 2007-2009. Proses pemilihan
dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara dengan perolehan 158 suara
dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.
Baca juga ragam artikel KEBUDAYAAN biar makin cinta dengan budaya bangsa Indonesia yang penuh keberagaman.
Di Komisi Hukum Internasional PBB/International Law
Commission (ILC), Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu
Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992-2001.
Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada Sidang
Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota
ILC periode 2007-2011, setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia,
dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012-2016.
Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM
dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia
kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010
melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB.
Baca juga rangkuman materi PKn Lainnya:
*Disarikan dari
sumber-sumber literatur yang kredibel dan dari Buku Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan karya Yuswana Lubis dan Mohamad Sodeli, cetakan ke-2 Edisi
Revisi (2017), terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.