Teori Sosiologi Pasca Comte: Mazhab Hukum

Teori sosiologi pasca Auguste Comte mazhab hukum

Di dalam sorotannya terhadap masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat.

Hukum menurut Durkheim ialah kaidah-kaidah yang bersanksi yang berat-ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan, serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan.

Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum yaitu sanksi yang represif dan sanksi yang retitutif.

Baca juga: Teori Sosiologi Pasca Comte: Mazhab Geografi dan Lingkungan

Pada masyarkat yang didasarkan pada solidaritas mekanis terdapat kaidah-kaidah hukum dengan sanksi yang represif, sedangkan sanksi-sanksi restitutif terdapat pada masyarakat atas dasar solidaritas organis.

Kaidah hukum dengan sanksi represif biasanya mendatangkan penderitaan bagi pekanggarnya. Sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya.

Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

Baca juga: Teori Sosiologi Pasca Comte: Mazhab Organis dan Evolusioner

Selain kaidah-kaidah dengan sanksi-sanksi negatif yang mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaidah-kaidah hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbedea dengan kaidah-kaidah hukum yang represif.

Tujuan utama sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum.

Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum tata negara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.

Baca juga: Teori Sosiologi Pasca Comte: Mazhab Formal dan Psikologi

Selanjutnya, Durkheim berpendapat bahwa dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi kolektif yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan menjadi berkurang di dalam sistem yang bersangkutan hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang represif.

Artinya, yang terpokok adalah untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, yang merupakan hal yang penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa.

Menurut Weber, ada empat tipe hukum ideal, yaitu sebagai berikut.

  1. Hukum irasional dan meteriil, yaitu di mana pembentukan undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjukkan pada suatu kaidah pun.
  2. Hukum irasional dan formal, yaituu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akar karena didasarkan pada wahyu atau ramalan.
  3. Hukum rasional dan materiil, di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa, atau ideologi.
  4. Hukum rasional dan formal, yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.


Baca juga Teori Sosiologi Pasca Comte: Mazhab Ekonomi

Max Weber (1967:52) yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum dapatlah dimasukkan pula ke dalam mazhab ini. Dia telah mempelajari pengaruh faktor-faktor politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum.

Di samping itu, dia juga menyoroti pengaruh para cendikiawan hukum, praktikus hukum, dan para honoratioren terhadap perkembangan hukum. 

Dengan demikian, hukum formal berkecenderungan untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum materiil lebih bersifat empiris. 

Namun demikian, kedua macam hukum tersebut dapat dirasionalisasi yaitu pada hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum materiil pada kegunaannya.

Bagi Weber hukum yang rasional dan formal merupakan dasar bagi suatu negara modern. Kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan tercapainya taraf tersebut adalah sistem kapitalisme dan profesi hukum.

Sebaliknya, introduksi unsur-unsur yang rasional dalam hukum membantu sistem kapitalisme. 

Proses tersebut tidak akan mungkin terjadi dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemimpinan yang karismatis atau atas ikatan darah karena proses mengambil keputusan pada masyarakat-masyarakat tadi mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur irasional tadi.

Baca juga: Sosiologi Auguste Comte (1798-1853)

Di dalam tradisi perkembangan sosiologi hukum di Amerika Serikat konsepsi budaya hukum (legal culture) mulai diperkenalkan pada tahun 60-an oleh Lawrence M. Friedmann lewat tulisan yang berjudul “Legal Culture and Social Development” di dalam Law and Society Review, nomor 1/4 (1969) halaman 29-44.

Selanjutnya, konsesi tersebut digunakan (antara lain) oleh Daniel S. Lev sebagai sarana analisis terutama dalam artikel yang berjudul “Judicial Institutions and Legal CUlture in Indonesia” tahun 1972.

Lev berpandangan bahwa konsepsi budaya hukum menunjuk pada nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (substantif) dan proses hukum (hukum ajektif).

Budaya hukum pada hakikatnya mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, akni nilai-nilai hukum subtantif dan ajektif (yakni bersifat prosedural).

Baca juga ragam artikel tentang SOSIOLOGI

Nilai-nilai hukum subsantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, hal-hal yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya.

Nilai-nilai hukum ajektif mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam perkembangan selanjutnya, Friedmann memperkenalkan konsepsi sistem hukum yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum merupakan suatu wadah kerangka maupun bentuk sistem hukum, yakni susunan daripada unsur-unsur sistem hukum yang bersangkutan. 

Substansi hukum mencakup norma-norma atau kaidah-kaidah mengenai patokan perilaku yang pantas dan prosesnya. Budaya hukum mencakup segala macam gagasan, sikap, kepercayaan, harapan maupun pendapat-pendapat (pandangan-pandangan)) mengenai hukum.

Baca juga ragam CERPEN dan PUISI

Sekilas Rangkuman Zaman Auguste Comte

Auguste Comte merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi dan membedakan ruang lingkup serta isi sosiologi dari ilmu pengetahuan yang lain. Sosiologi merupakan studi positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala sosial.

Teori-teori sesudah Comte dikelompokkan dalam enam mazhab.

1. Mazhab Geografi dan Lingkungan

Masyarakat bisa berkembang bila ada tempat berpijak dan tempat untuk hidup (Edward Bukle dan LE Plag)

2. Mazhab Organis dan Evolusioner

  • Herbert Spacer: melakukan analogi antara masyarakat manusia dengan organisme manusia.
  • W.G. Summer: mengenai kebiasaan sosial yang timbul secara tak sadar dalam masyarakat (folkway).

3. Mazhab Formal (pengaruh dari Immanuel Kant)

  • Georg Simmel: untuk menjadi warga masyarakat perlu mengalami proses individualisasi dan sosialisasi.
  • Leopold von Wiese: Sosiologi memusatkan perhatian pada hubungan antara manusia tanpa mengaitkan dengan tujuan/kaidah. 

4. Mazhab Psikologi

  • Gabriel Tarde: menjelaskan gejala sosial dalam kerangka reaksi psikis seseorang.
  • Richard H. Cooley: mengembangkan konsep Primary Group
  • L.T. Hob House: memusatkan perhatian pada kondisi psikologi kehidupan sosial.

5. Mazhab Ekonomi

  1. Karl Marx: mempergunakan metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori perubahan.
  2. Max Weber: mengungkapkan tentang empat tipe ideal aksi sosial

6. Mazhab Hukum

  • Durkheim: hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas dalam masyarakat.
  • Max Weber: mengenai empat tipe ideal hukum.
  • L.M. Friedmann dan Daniel S. Lev: sosiologi hukum.


Disarikan dari:
Soerjono Soekanto. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Max Weber on Law and Economy and Society, diterjemahkan oleh Edward Shils dan Max Ehwinstein, (New Yorrk, A Clarion Book, 1967). hlm. 52.
Ruang Literasi dan Edukasi

Post a Comment